PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Citra Nasir, Muhammad Gilang Ramadhan A, Sintya Sintya

Sari


Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan LKPD Prov. Sulsel TA 2019, masih menemukan kelemahan implementasi sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dalam pelaksa-naannya masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti de-ngan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 oleh Pemerintah Daerah.
Buku referensi yang berjudul Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah ilmu hukum terkhusus hukum keua-ngan negara dan daerah karena saat ini banyak kasus korupsi di bidang keuangan daerah. Selain itu buku ini bisa menjadi bahan acuan para penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran untuk bertanggungjawab dalam penyelenggaraaan pemerintahan daerah.


Kata Kunci


Ilmu Administrasi Negara, Pemerintahan, Politik

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdulah Halim dan Icuk Rangga Bawono, Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Bachrul Amiq, Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah, Laks Bang Preesindo, Yogyakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, Hukum administrasi Good Governance, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

Aminuddin Ilmar, Membangun Negara Hukum Indonesia, Phinatama Media, Makassar, 2014.

Baharuddin Aritonang, Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraaan, Cet. I, PT Gramedia, Jakarta, 2017.

BPKP, Modul Pembentukan Auditor Ahli Auditing, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jakarta, 2009.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum), Refika, Bandung, 2018.

George R, Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manjemen, Cet. 15, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, Cet. 12, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Hadari nawawi, Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah, sinar garfitika, Jakarta, 1989.

Ikhwan Fahrojih, Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR, Intrans Publishing, Malang, 2016.

Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Cet. 2, Mirra Buana Media, Yogyakrta, 2020.

Josef Mario Monteiro, Hukum Keuangan Negara & Daerah, Se-tara Press, Malang, 2019.

M. Yusuf Jhon dan Dewi Setiawan, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jala Permata Aksar, Jakarta, 2014.

Muhammad Djafar Saidi Saidi dan Eka Wati Djafar, Hukum Keuangan Negara (Teori dan Praktek), Cet. 6, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Mukti Fajar Nurdewata, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Philipus M Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Good Governance, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi), Cetakan Pertama, Satara Press, Malang, 2015.

Suriansyah Murhani, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.